![]() |
| Sumber: Google |
Apresiasi datang dari Pengamat Politik, Sebastian Salang,
atas keberaniannya Mukhamad Misbakhun, yang membuka 'pemidanaan politik' yang
dialaminya atas tuduhan Misbakhun
Korupsi di bawah rezim era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Misbakhun
cukup berani menuangkan pengalamannya itu di dalam bukunya. Karena buku itu
akan akan beredar ke publik. Artinya Misbakhun
akan bisa mempertanggungjawabkan dan dan membuktikan bila dipertanyakan,"
kata Sebastian, ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (16/10/2012).
Sebastian Salang menanggapi buku Misbahkun yang berjudul
"Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century," yang kemarin
diluncurkan dan dibahas oleh sejumlah narasumber seperti: Mantan Wakil Presiden
Jusuf Kalla, Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra, Ikrar Nusa Bhakti, Yudi Latief,
dan Hajriyanto Y. Thohari.
"Itu artinya dalam era demokrasi, ternyata praktik
pembungkaman terhadap orang berbeda pendapat, terhadap yang ingin ungkap kasus
tertentu yang terkait penguasa masih terjadi. Padahal seharusnya di alam
demokrasi, hal itu tak boleh dilakukan," tegas Sebastian.
Karena itu, belajar dari pengalaman kasus Misbakhun sendiri, Sebastian mengatakan bahwa hal itu
membuktikan perangkat hukum ternyata masih bisa dijadikan sebagai alat penguasa
menghantam lawan politik.
Dalam posisi demikian, wajar bila publik merasa aparat tak
bisa mengungkapkan keadilan. "Kalau dibiarkan maka akan mengancam
demokrasi," katanya.
Dalam proses Peninjauan Kembali (PK), kasus Misbakhun dibebaskan oleh Mahkamah Agung (MA), yang berarti
tuduhan bahwa Misbakhun korupsi
tidak benar dan masih ada celah kecil bagi munculnya keadilan. Walau kemudian
di sisi lain, kata Sebastian, kita tak bisa memungkiri ada penegak hukum yang
masih bisa diintervensi.
"Semoga semakin banyak orang yang berani mengungkapkan
seperti dalam kasus Misbakhun
sehingga keadilan semakin bisa kita perjuangkan," tandasnya.
Di dalam bukunya, Misbakhun
bercerita bagaimana dia bersikeras tidak melihat adanya setitik alasan pun,
berdasarkan logika keadilan hukum dan hak-hak kewarganegaraan, untuk
menandatangani dokumen penangkapannya saat itu.
"Apa yang dilakukan terhadap diri saya akan menjadi
noktah hitam perjalanan pemerintahan Presiden SBY," tegas Misbakhun.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung upaya sejumlah
anggota DPR untuk terus mengungkap tabir misteri dibalik kasus bailout Bank
Century.
"Saya memberi penghargaan kepada Misbakhun, Akbar Faisal, Bambang Soesatyo dan anggota DPR lainnya
yang gigih berjuang dan sepenuh hati mengusahakan keadilan tercipta dalam kasus
Century," tegasnya.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar